 |
| Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesanten, Waryono Abdul Ghafur (dok:alif.id) |
Gurumadrasah.com - Melansir dari posrtal kemenag.go.id bahwasannya Kementerian Agama akan kembali menggelar ujian nasional pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS). Untuk santri PPS jenjang ulya, ujian nasional diselenggarakan pada 4 - 6 Maret 2024, sedang untuk jenjang Wustha dan Ula pada Mei 2024.
"Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan ini dilaksanakan berbasis komputer. Ada sekitar 65.000 santri yang akan mengikutinya," terang Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani saat membuka Rapat Persiapan Ujian Nasional dan Assesmen Nasional pada PK PPS, di Bogor, Rabu (21/2/2024).
Sejak 2003, Kementerian Agama memfasilitasi para santri pada pondok pesantren salafiah untuk memanfaatkan pendidikan kesetaraan. Ini sebagai salah satu terobosan agar PPS tetap terjaga orisinalitasnya tapi mampu menyesuaikan perubahan jaman.
"Pendidikan kesetaraan ini bersifat afirmatif bagi santri yang memiliki komitmen dan istiqamah dalam bertafaqquh fiddin. Santri dapat mengembangkan diri tanpa menggerus karakteristik khasnya," kata Ali Ramdhani dalam arahannya.
Hal senada disampaikan Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesanten, Waryono Abdul Ghafur. Menurutnya, Kementerian Agama saat ini sedang melakukan penataan sekaligus penguatan eksistensi pendidikan kesetaraan.
"Kebijakan implementasi kurikulum merdeka makin memberikan ruang, agar pesantren bebas berinovasi dalam pengembangan diri," kata Waryono.
Kebijakan ini, lanjut Waryono, akan memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada pesantren dalam mengoptimalkan potensinya. Nomenklatur pendidikan kesetaraan memang tidak tersebut dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pedantren. Namun ia merujuk kepada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
"Dengan demikian, mengelola pendidikan kesetaraan harus dengan cara khas pula," tegas Waryono.
Kasubdit Pendidikan Kesetaraan Anis Masykhur menambahkan, ujian nasional tahun ini digelar berbasis komputer untuk lebih mengakrabkan dunia digital dan teknologi informasi ke santri PPS. "Kita ingin meningkatkan keakraban pesantren dengan teknologi informasi. Apalagi, jumlah santri yang akan mengikuti ujian kesetaraan tahun ini mencapai 65.000," sebutnya.
Dalam rangka penguatan tata kelola pondok pesantren, hal-hal teknis memang harus sudah diperkenalkan secara bertahap, terutama pada aspek kurikulum. Menurut Anis, kurikulum pada pondok pesantren ini akan didesain integratif dengan muatan ilmu kealaman. Sehingga, santri dapat merasakan manfaat belajar ilmu kealaman dan keislaman.
Rapat kordinasi ini menghadirkan Muhammaditya, JF pada Pen Forum Rapat Persiapan Ujian Kesetaraan dan asesmen Nasional ini dihadiri oleh pejabat fungsional di bidang pesantren Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia.
Sejak 2003, Kementerian Agama memfasilitasi para santri pada pondok pesantren salafiah untuk memanfaatkan pendidikan kesetaraan. Ini sebagai salah satu terobosan agar PPS tetap terjaga orisinalitasnya tapi mampu menyesuaikan perubahan jaman.
"Pendidikan kesetaraan ini bersifat afirmatif bagi santri yang memiliki komitmen dan istiqamah dalam bertafaqquh fiddin. Santri dapat mengembangkan diri tanpa menggerus karakteristik khasnya," kata Ali Ramdhani dalam arahannya.
Hal senada disampaikan Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesanten, Waryono Abdul Ghafur. Menurutnya, Kementerian Agama saat ini sedang melakukan penataan sekaligus penguatan eksistensi pendidikan kesetaraan.
"Kebijakan implementasi kurikulum merdeka makin memberikan ruang, agar pesantren bebas berinovasi dalam pengembangan diri," kata Waryono.
Kebijakan ini, lanjut Waryono, akan memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada pesantren dalam mengoptimalkan potensinya. Nomenklatur pendidikan kesetaraan memang tidak tersebut dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pedantren. Namun ia merujuk kepada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
"Dengan demikian, mengelola pendidikan kesetaraan harus dengan cara khas pula," tegas Waryono.
Kasubdit Pendidikan Kesetaraan Anis Masykhur menambahkan, ujian nasional tahun ini digelar berbasis komputer untuk lebih mengakrabkan dunia digital dan teknologi informasi ke santri PPS. "Kita ingin meningkatkan keakraban pesantren dengan teknologi informasi. Apalagi, jumlah santri yang akan mengikuti ujian kesetaraan tahun ini mencapai 65.000," sebutnya.
Dalam rangka penguatan tata kelola pondok pesantren, hal-hal teknis memang harus sudah diperkenalkan secara bertahap, terutama pada aspek kurikulum. Menurut Anis, kurikulum pada pondok pesantren ini akan didesain integratif dengan muatan ilmu kealaman. Sehingga, santri dapat merasakan manfaat belajar ilmu kealaman dan keislaman.
Rapat kordinasi ini menghadirkan Muhammaditya, JF pada Pen Forum Rapat Persiapan Ujian Kesetaraan dan asesmen Nasional ini dihadiri oleh pejabat fungsional di bidang pesantren Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia.
